Dua dekade desentralisasi, empat tahun Kurikulum Merdeka, dan kesenjangan yang belum tertutup “Otonomi tanpa kapasitas adalah beban, bukan kebebasan.” — Parafrase dari Wohlstetter & Odden (1992), Educational Administration Quarterly Pendahuluan: Sebuah Ironi yang Berulang Di sebuah ruang guru di pinggiran kota, tersimpan sebuah bendel dokumen tebal yang hampir tidak pernah dibuka. Di sampulnya tertera “Kurikulum Satuan Pendidikan — Tahun Ajaran 2024/2025.” Isinya hampir identik dengan dokumen sekolah tetangga, karena memang disalin dari sana, dengan perubahan nama kepala sekolah dan logo. Dokumen ini dibuat oleh satu atau dua orang, selesai dalam dua hari, lalu disimpan rapi menunggu kunjungan pengawas. Tidak ada guru yang dilibatkan. Tidak ada analisis data. Tidak ada murid yang ditanya. Ironisnya, dokumen inilah yang secara resmi disebut sebagai perwujudan otonomi sekolah. Fenomena ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ia adalah cermin d...
B anten bukan provinsi kecil. Dengan lebih dari 12 juta jiwa dan posisi strategis sebagai gerbang barat Pulau Jawa, provinsi ini semestinya berdiri gagah dalam peta pendidikan nasional. Namun hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang baru saja dirilis memberi kita cermin yang tidak bisa diabaikan: Banten belum baik-baik saja. Skor SD/MI: Bahasa Indonesia 58,87 dan Matematika 41,44. Skor SMP/MTs: Bahasa Indonesia 58,76 dan Matematika 39,90. Deretan angka ini terlihat dingin dan teknis. Tapi di baliknya tersimpan kisah jutaan anak sekolah yang duduk di kelas setiap hari, mendengarkan guru, mengerjakan soal latihan, lalu tetap tidak mampu melampaui separuh dari kompetensi yang dituntut oleh kurikulumnya sendiri. Inilah ironi besar pendidikan kita: kurikulum sudah berubah, kebijakan sudah berganti, anggaran terus dikucurkan, tetapi di dalam kelas, yang terjadi masih sama seperti dua puluh tahun lalu. TKA Bukan Sekadar Ujian: Sebuah Diagnostik Sistem Sebelum me...